Jual Perak Batangan
Harga : Rp. 16.000/Gram
Info : 0812 5114 9080 (Dian)
Email : diannugrahaperdana@gmail.com atau dian@isopak.co.id
Senin, 30 Juli 2012
Jual Perak Batangan
Jual Perak Batangan
Harga : Rp. 16.000/Gram
Info : 0812 5114 9080 (Dian)
Email : diannugrahaperdana@gmail.com atau dian@isopak.co.id
Jual Ingot Zinc
Jual Ingot Zinc
Harga : Rp. 23.000/Kg (Bisa Nego)
Produksi : 3 Ton/Bulan
Info : 0812 5114 9080 (Dian)
Email : diannugrahaperdana@gmail.com atau dian@isopak.co.id
Pemerintah Setujui 31 Pengalihan Interest Tahun 2011
SELASA, 31 JULI 2012 08:41 WIB
JAKARTA - Dalam penawaran wilayah kerja, dikenal istilah farm in-farm out yaitu pengalihan interest dari pemegang wilayah kerja yang ada ke perusahaan lain yang bukan afiliasi atau konsorsium. Selama tahun 2011, Pemerintah menyetujui 31 pengalihan interest.
Pengalihan interest diatur dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dalam aturan itu dinyatakan bahwa KKKS dapat mengalihkan, menyerahkan dan memindahtangankan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya (participating interest) kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan pemerintah berdasarkan pertimbangan BPMIGAS.
Diatur pula bahwa dalam hal pengalihan, penyerahan dan pemindahtanganan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban KKKS tersebut kepada perusahaan non afiliasi atau kepada perusahaan selain mitra kerja dalam wilayah kerja yang sama, Menteri ESDM dapat meminta KKKS untuk menawarkan lebih dulu kepada perusahaan nasional.
Pembukaan (disclose) data dalam rangka pengalihan, penyerahan dan pemindahtangan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban KKKS kepada pihak lain, wajib mendapat ijin Menteri ESDM melalui BPMIGAS.
Dinyatakan pula bahwa KKKS tidak dapat mengalihkan sebagian hak dan kewajibannya secara mayoritas kepada pihak lain yang bukan afiliasinya dalam jangka waktu 3 tahun pertama masa eksplorasi.
Pada tahun 2010, pemerintah menyetujui 33 pengalihan interest. Sementara pada tahun 2009, disetujui 16 pengalihaninterest dan 18 pengalihan interest tahun 2008. (TW)
Pengalihan interest diatur dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dalam aturan itu dinyatakan bahwa KKKS dapat mengalihkan, menyerahkan dan memindahtangankan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya (participating interest) kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan pemerintah berdasarkan pertimbangan BPMIGAS.
Diatur pula bahwa dalam hal pengalihan, penyerahan dan pemindahtanganan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban KKKS tersebut kepada perusahaan non afiliasi atau kepada perusahaan selain mitra kerja dalam wilayah kerja yang sama, Menteri ESDM dapat meminta KKKS untuk menawarkan lebih dulu kepada perusahaan nasional.
Pembukaan (disclose) data dalam rangka pengalihan, penyerahan dan pemindahtangan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban KKKS kepada pihak lain, wajib mendapat ijin Menteri ESDM melalui BPMIGAS.
Dinyatakan pula bahwa KKKS tidak dapat mengalihkan sebagian hak dan kewajibannya secara mayoritas kepada pihak lain yang bukan afiliasinya dalam jangka waktu 3 tahun pertama masa eksplorasi.
Pada tahun 2010, pemerintah menyetujui 33 pengalihan interest. Sementara pada tahun 2009, disetujui 16 pengalihaninterest dan 18 pengalihan interest tahun 2008. (TW)
Wakil Menteri ESDM : Kita Harus Cegah, Indonesia Menjadi Net Energy Importer
SENIN, 30 JULI 2012 15:04 WIB
JAKARTA – Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral,membuka secara resmi acara focus group discussion panas bumi. Hadir sebagai narasumber dalam acara yang mengusung tema “ Mencari Terobosan Investasi Panas Bumi Indonesia” antara lain, Kepala Badan Geologi, R. Sukhyar, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukkan dan Konservasi Energi, Kardaya Warnika serta Staf Ahli Menteri Bidang Investasi dan Produksi, Sutijastoto,
“Dalam mengelola energi nasional, kita menghadapi beberapa tantangan yang harus dipecahkan bersama-sama. Tentunya tantangan yang paling singkat. adalah kita suka dengan yang mahal, BBM itu yang paling mahal dan kita ciptakan energy dengan BBM paradigma ini yang harus kita tentang dan balikkan, bagaimana kita menghasilkan energy tanpa menggunakan BBM sebagai tulangpunggung seperti Prancis dengan beraninya menggunakan nuklir hingga 70%, Inggris menggunakan gas hingga mencapai 60%. Dan kita lihat Negara-negara lain dengan mix yang cukup signifikan sementara di Indonesia 70% atau 68, sekian persen menggunakan migas , minyaknya sendiri adalah 48%, dan ini cukup memberatkan”, ujar Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini mengawali sambutannya, Senin (30/07/2012).
Wamen menambahkan, kendala selanjutnya adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan pasokan, dimana kebutuhan energi dalam 10 tahun terakhir tumbuh rata-rata 7% per tahun, dan tentunya ini akan berjalan terus dengan 7% walaupun ada gerakan penghematan, karena GDP Indonesia terus naik dan jumlah manusia Indonesia juga terus naik jadi tidak mungkin jumlah energy yang dibutuhkan terus turun.
“Sementara itu, kemampuan pasokan energi kita masih terbatas. Sebagai akibatnya, kita akan segera menjadi net energy importer dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kita harus berupaya secara maksimal untuk mencegah kondisi tersebut jangan terjadi,” lanjut Wamen.
Kendala kedua, berdasarkan bauran energi nasional di tahun 2010, ketergantungan terhadap sumber energi berbasis fosil dalam bauran energi nasional masih tinggi, yaitu minyak bumi 47%, gas alam 21% dan batubara 26%. Dengan demikian, perekonomian kita masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga energi, khususnya minyak bumi, global yang sangat tidak stabil.
Kendala yang ketiga, pemanfaatan sumber energi alternatif khususnya energi terbarukan masih belum maksimal disebabkan berbagai hambatan dari sisi infrastruktur dan aspek keekonomian. Dan yang terakhir, masih adanya beberapa kendala regulasi dalam pengembangan pengusahaan energi, seperti adanya tumpang tindih kebijakan dan kewenangan, serta penerapan kebijakan fiskal.
Selanjutnya Wamen menegaskan, panas bumi adalah salah satu potensi energi terbarukan utama yang kita miliki. Kita sama-sama ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki cadangan panas bumi yang terbesar di dunia, yaitu sekitar 29.038 MW, namun yang sudah dimanfaatkan untuk tenaga listrik baru mencapai 1.189 MW, atau sekitar 4,1% dari cadangan yang ada. (SF)
“Dalam mengelola energi nasional, kita menghadapi beberapa tantangan yang harus dipecahkan bersama-sama. Tentunya tantangan yang paling singkat. adalah kita suka dengan yang mahal, BBM itu yang paling mahal dan kita ciptakan energy dengan BBM paradigma ini yang harus kita tentang dan balikkan, bagaimana kita menghasilkan energy tanpa menggunakan BBM sebagai tulangpunggung seperti Prancis dengan beraninya menggunakan nuklir hingga 70%, Inggris menggunakan gas hingga mencapai 60%. Dan kita lihat Negara-negara lain dengan mix yang cukup signifikan sementara di Indonesia 70% atau 68, sekian persen menggunakan migas , minyaknya sendiri adalah 48%, dan ini cukup memberatkan”, ujar Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini mengawali sambutannya, Senin (30/07/2012).
Wamen menambahkan, kendala selanjutnya adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan pasokan, dimana kebutuhan energi dalam 10 tahun terakhir tumbuh rata-rata 7% per tahun, dan tentunya ini akan berjalan terus dengan 7% walaupun ada gerakan penghematan, karena GDP Indonesia terus naik dan jumlah manusia Indonesia juga terus naik jadi tidak mungkin jumlah energy yang dibutuhkan terus turun.
“Sementara itu, kemampuan pasokan energi kita masih terbatas. Sebagai akibatnya, kita akan segera menjadi net energy importer dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kita harus berupaya secara maksimal untuk mencegah kondisi tersebut jangan terjadi,” lanjut Wamen.
Kendala kedua, berdasarkan bauran energi nasional di tahun 2010, ketergantungan terhadap sumber energi berbasis fosil dalam bauran energi nasional masih tinggi, yaitu minyak bumi 47%, gas alam 21% dan batubara 26%. Dengan demikian, perekonomian kita masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga energi, khususnya minyak bumi, global yang sangat tidak stabil.
Kendala yang ketiga, pemanfaatan sumber energi alternatif khususnya energi terbarukan masih belum maksimal disebabkan berbagai hambatan dari sisi infrastruktur dan aspek keekonomian. Dan yang terakhir, masih adanya beberapa kendala regulasi dalam pengembangan pengusahaan energi, seperti adanya tumpang tindih kebijakan dan kewenangan, serta penerapan kebijakan fiskal.
Selanjutnya Wamen menegaskan, panas bumi adalah salah satu potensi energi terbarukan utama yang kita miliki. Kita sama-sama ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki cadangan panas bumi yang terbesar di dunia, yaitu sekitar 29.038 MW, namun yang sudah dimanfaatkan untuk tenaga listrik baru mencapai 1.189 MW, atau sekitar 4,1% dari cadangan yang ada. (SF)
Cara Pandang Tentang "Energi Alternatif" Perlu Diubah
SENIN, 30 JULI 2012 12:06 WIB
JAKARTA - Untuk mendukung peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan, cara pandang mengenai 'energi alternatif' selama ini perlu diubah.
"Bila selama ini 'energi alternatif' diasosiasikan dengan energi baru terbarukan, maka sudah saatnya energi baru terbarukan diposisikan sebagai energi utama, dan BBM yang kita sebut sebagai energi alternatif," ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Kardaya Warnika di Jakarta (23/7/2012).
Menurut Kardaya, jika kita all out untuk energi baru terbarukan bukan tidak mungkin kita menjadi negara yang kaya dengan sumber energi, terutama panas bumi yang banyak terdapat di negara ini.
"Harga listrik panas bumi pun bisa naik lebih naik lagi," katanya.
Kardaya menjelaskan, saat ini, dengan kebijakan feed in tariff panas bumi, maka harga listrik panas bumi tidak seperti dulu dipukul rata maksimum US$ 9,7 sen/kWh.
"Harga dinaikkan berbasis regional, tiap daerah berbeda," ungkapnya.
Harga listrik panas bumi untuk Sumatera adalah 10-11,5 sen. 10 sen untuk tegangan tinggi, 11,5 sen bila masuk tegangan menengah. Untuk wilayah Jawa, harganya 1 sen lebih tinggi. Sulawesi bagian Selatan 1 sen lebih tinggi dari Jawa dan Sulawesi bagian Utara 1 sen lebih tinggi dari Sulawesi bagian Selatan. Sementara di NTT 15 sen untuk tegangan tinggi, tegangan menengahnya dihargai 16,5 sen. "Untuk Papua, 17 sen kita beli karena di Papua tidak ada pilihan lain. BBM yang diangkut dengan pesawat jauh lebih mahal," pungkas Kardaya. (KO)
60% Ekspor Timah Dikuasai Swasta
July 27, 2012
Pangkalpinang - Sebanyak 60% ekspor timah indonesia dikuasai perusahaan swasta karena maraknya penambangan bijih timah ilegal di Bangka Belitung. Laporan dari Marketing Intelijen pada Mei 2012, dari 100% ekspor timah indonesia, PT Timah Tbk hanya mengekspor 40% sedangkan swasta 60%. "Seharusnya perusahaan swasta ini hanya mampu mengekspor timah sebesar 10-20% dari total ekspor timah indonesia," ungkap Direktur Utama PT Timah Tbk Sukrisno di Pangkalpinang.
sumber : Investor Daily
sumber : Investor Daily
Kamis, 26 Juli 2012
PLN Gandeng HSBC Kaji Proyek PLTU Mulut Tambang Sumsel 9 dan Sumsel 10
RABU, 25 JULI 2012 08:39 WIB
JAKARTA - Untuk mensukseskan proses pengadaan proyek IPP (Independent Power Producer) PLTU Sumsel 9 dan Sumsel 10, PT PLN (Persero) bekerja sama dengan HSBC terkait konsultasi transaksi (transaction advisor) dalam penyiapan aspek legal, teknik, ekonomi, dan finansial. Nota Kerjasama konsultasi transaksi PLTU Mulut Tambang Sumsel 9 dan Sumsel 10 ini ditandatangani Direktur Utama PLN Nur Pamudji bersama Head of Global Banking and Securities Services HSBC Indonesia Rajeev Babel, pada Selasa (24/7) di PLN Kantor Pusat, Jakarta.
Menurut Dirut PLN, Nur Pamudji, kerjasama ini merupakan langkah awal untuk memulai proyek pembangunan PLTU Sumsel 9 dan Sumsel 10 senilai USD 3 milyar. "Proyek ini dilakukan melalui skema kerjasama pemerintah-swasta (public private partnership/PPP). Sebelumnya, PLN telah berhasil dalam pengadaan pembangunan PLTU dengan skema PPP pada PLTU Jawa Tengah 2 x 1000 MW. Proyek PLTU Sumsel 9 dan Sumsel 10 lebih kompleks daripada PLTU Jateng yang batubaranya bisa dipasok dari berbagai sumber” kata Nur Pamudji.
Nur Pamudji mengharapkan kerjasama PLN dengan HSBC segera dilaksanakan agar pembangunan PLTU secepatnya terlaksana, kalau bisa lebih cepat dari proyek PLTU Jawa Tengah.
Dalam hal ini, HSBC akan memberikan konsultasi kepada PLN termasuk studi yang diperlukan dan persiapan pengadaan untuk membantu PLN dalam melakukan dan memastikan proses pelelangan yang adil dan transparan, serta untuk membantu menyiapkan proyek yang marketable dan bankable yang akan menarik partisipasi sektor swasta sehingga pembangunan proyek lebih efesien.
Dalam pengkajian proyek PLTU Sumsel 9 dan Sumsel 10 ini, HSBC sendiri menggandeng Aurecon sebagai konsultan teknik dan PT SMG sebagai konsultan tambang batubara.
Kerjasama yang dirancang selama 18 bulan ini penting dilakukan, mengingat proyek IPP PLTU Sumsel 9 dan Sumsel 10 merupakan proyek yang cukup kompleks dan sangat krusial. Terlebih, proyek ini ditawarkan dengan skema kerjasama pemerintah-swasta (public private partnership/PPP) sehingga banyak pihak yang akan terlibat dalam proses pengadaan proyek seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bdan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
Proyek ini akan terkait dengan proyek besar lainnya yaitu pembangunan transmisi High Voltage Direct Current (HVDC) Jawa-Sumatera. (SF)
Menurut Dirut PLN, Nur Pamudji, kerjasama ini merupakan langkah awal untuk memulai proyek pembangunan PLTU Sumsel 9 dan Sumsel 10 senilai USD 3 milyar. "Proyek ini dilakukan melalui skema kerjasama pemerintah-swasta (public private partnership/PPP). Sebelumnya, PLN telah berhasil dalam pengadaan pembangunan PLTU dengan skema PPP pada PLTU Jawa Tengah 2 x 1000 MW. Proyek PLTU Sumsel 9 dan Sumsel 10 lebih kompleks daripada PLTU Jateng yang batubaranya bisa dipasok dari berbagai sumber” kata Nur Pamudji.
Nur Pamudji mengharapkan kerjasama PLN dengan HSBC segera dilaksanakan agar pembangunan PLTU secepatnya terlaksana, kalau bisa lebih cepat dari proyek PLTU Jawa Tengah.
Dalam hal ini, HSBC akan memberikan konsultasi kepada PLN termasuk studi yang diperlukan dan persiapan pengadaan untuk membantu PLN dalam melakukan dan memastikan proses pelelangan yang adil dan transparan, serta untuk membantu menyiapkan proyek yang marketable dan bankable yang akan menarik partisipasi sektor swasta sehingga pembangunan proyek lebih efesien.
Dalam pengkajian proyek PLTU Sumsel 9 dan Sumsel 10 ini, HSBC sendiri menggandeng Aurecon sebagai konsultan teknik dan PT SMG sebagai konsultan tambang batubara.
Kerjasama yang dirancang selama 18 bulan ini penting dilakukan, mengingat proyek IPP PLTU Sumsel 9 dan Sumsel 10 merupakan proyek yang cukup kompleks dan sangat krusial. Terlebih, proyek ini ditawarkan dengan skema kerjasama pemerintah-swasta (public private partnership/PPP) sehingga banyak pihak yang akan terlibat dalam proses pengadaan proyek seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bdan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
Proyek ini akan terkait dengan proyek besar lainnya yaitu pembangunan transmisi High Voltage Direct Current (HVDC) Jawa-Sumatera. (SF)
(ADMINISTRATOR)
Pemerintah Akan Jaga Komposisi Ekspor dan Domestik
KAMIS, 07 JUNI 2012 00:15 WIB
NUSA DUA - Pemerintah dalam waktu dekat ini belum akan melarang ekspor batubara, namun Pemerintah akan menjaga komposisi ekspor dan kebutuhan dalam negeri sebagai implikasi atas meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi.
"Implikasi pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,5 persen, mengakibatkan kebutuhan batubara untuk industri akan naik. Dengan meningkatnya kebutuhan batubara, maka ekspor akan kami kontrol," ujar Menteri ESDM Jero Wacik saat membuka Konferensi Coaltrans ke-18 di Bali International Convention Center, Senin (4/6/2012).
Ia menjelaskan, Pemerintah akan serius menjaga komposisi ekspor dan kebutuhan dalam negeri. "Ekspor masih boleh tetapi kita jaga. Sepanjang kebutuhan dalam negeri masih bisa dipenuhi, maka ekspor masih bisa berjalan," tegas Jero Wacik.
Hal ini, lanjut Menteri, harus diimbangi dengan upaya mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan. "Bila energi baru terbarukan bisa didorong dengan masif, maka ekspor batubara masih bisa dilakukan karena sebagian kebutuhan energi dapat dipenuhi dari energi baru terbarukan," ungkapnya.
Oleh karena itu, Jero Wacik mendorong para pengusaha batubara untuk turut mengembangkan energi baru terbarukan di Indonesia. Pada tahun 2025, Pemerintah menargetkan energy mix nasional untuk minyak akan turun menjadi sekitar 23 persen, gas akan didorong di sekitaran angka 20 persen, batubara sekitar 30,7 persen dan EBT akan menjadi 25,9 persen. (KO)
"Implikasi pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,5 persen, mengakibatkan kebutuhan batubara untuk industri akan naik. Dengan meningkatnya kebutuhan batubara, maka ekspor akan kami kontrol," ujar Menteri ESDM Jero Wacik saat membuka Konferensi Coaltrans ke-18 di Bali International Convention Center, Senin (4/6/2012).
Ia menjelaskan, Pemerintah akan serius menjaga komposisi ekspor dan kebutuhan dalam negeri. "Ekspor masih boleh tetapi kita jaga. Sepanjang kebutuhan dalam negeri masih bisa dipenuhi, maka ekspor masih bisa berjalan," tegas Jero Wacik.
Hal ini, lanjut Menteri, harus diimbangi dengan upaya mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan. "Bila energi baru terbarukan bisa didorong dengan masif, maka ekspor batubara masih bisa dilakukan karena sebagian kebutuhan energi dapat dipenuhi dari energi baru terbarukan," ungkapnya.
Oleh karena itu, Jero Wacik mendorong para pengusaha batubara untuk turut mengembangkan energi baru terbarukan di Indonesia. Pada tahun 2025, Pemerintah menargetkan energy mix nasional untuk minyak akan turun menjadi sekitar 23 persen, gas akan didorong di sekitaran angka 20 persen, batubara sekitar 30,7 persen dan EBT akan menjadi 25,9 persen. (KO)
PT Timah dan Peningkatan Nilai Tambah
RABU, 14 MARET 2012 10:05 WIB
PANGKALPINANG - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik berulang kali menekankan pentingnya peningkatan nilai tambah mineral dan melarang ekspor produk-produk tambang jenis tertentu dalam kondisi mentah. Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012 disebutkan, jika tidak memenuhi ketentuan itu, pemerintah akan mengenakan sanksi terhadap perusahaan bersangkutan, termasuk mencabut izin operasi tambang.
Dalam aturan itu, Menteri ESDM memutuskan setiap jenis komoditas tambang mineral logam tertentu wajib diolah dan atau dimurnikan sesuai batasan minimum pengolahan maupun pemurnian. Untuk mineral timah, batas minimum pengolahan adalah 99,85%.
PT Timah, BUMN yang bergerak di bidang pertambangan timah di Indonesia menguasai hak penambangan timah seluas 522.460 hektar dengan 114 Kuasa Pertambangan (KP) baik di darat (Onshore) maupun di laut (Offshore) dengan wilayah operasi yang meliputi provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau yang dikenal sebagai Indonesian Tin Belt.
PT Timah telah melakukan kegiatan pengolahan maupun pemurnian sejak tahun 1970-an, dimana semua produk PT Timah telah memenuhi standar batas minimum pengolahan yang ditetapkan dalam Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2012. Berdasarkan kualitasnya, produk PT Timah dapat dibedakan atas Banka Tin (99,9% Sn), Mentok Tin (99,85% Sn), Banka Low Lead (Banka LL) terdiri dari Banka LL 100ppm, Banka LL 50ppm, Banka LL 40ppm, Banka LL80ppm, Banka LL200ppm dan Banka Four Nine (99,99% Sn). Sementara bila berdasarkan bentuk dapat dibedakan atas Banka Small Ingot, Banka Tin Shot, Banka Pyramid, dan Banka Anoda. Selain itu juga ada Tin Alloy dan Pewter yang kadar Sn nya dapat dipesan sesuai dengan permintaan pembeli.
Untuk pengolahan dan peleburan bijih timah yang dihasilkan tambang laut dan tambang darat dengan kadar Sn yang berkisar antara 30-65% diproses di Pusat Pencucian Bijih Timah untuk dipisahkan dari mineral ikutan lainnya dan ditingkatkan kadarnya hingga mencapai 70-72% sebagai syarat utama peleburan.
Proses peningkatan kadar bijih timah yang berasal dari penambangan di laut maupun di darat diperlukan untuk mendapatkan produk akhir berupa logam timah berkualitas dengan kadar Sn yang tinggi dengan kandungan pengotor (impurities) yang rendah.
Setelah bijih timah ditingkatkan kadar Sn nya, bijih timah siap dilebur menjadi logam timah. Untuk mendapatkan logam timah dengan kualitas tinggi dengan kadar timbal (Pb) yang rendah maka harus dilakukan pemurnian terlebih dahulu dengan menggunakan alat pemurnian yaitu crystallizer dan electrolytic refining. Dalam proses peleburan, perusahaan mengoperasikan 10 tanur, dimana 9 tanur berada di daerah Kundur, Kepri dan 1 tanur berada di daerah Mentok, Bangka.
Produk akhir yang dihasilkan berupa logam timah dalam bentuk balok atau batangan dengan skala berat berkisar antara 16 kg sampai dengan 30 kg per batang. Selain itu logam timah juga dapat dibentuk sesuai dengan permintaan pelanggan (customize form) dan mempunyai merek dagang yang terdaftar di Bursa Logam London (LME). (KO)
Dalam aturan itu, Menteri ESDM memutuskan setiap jenis komoditas tambang mineral logam tertentu wajib diolah dan atau dimurnikan sesuai batasan minimum pengolahan maupun pemurnian. Untuk mineral timah, batas minimum pengolahan adalah 99,85%.
PT Timah, BUMN yang bergerak di bidang pertambangan timah di Indonesia menguasai hak penambangan timah seluas 522.460 hektar dengan 114 Kuasa Pertambangan (KP) baik di darat (Onshore) maupun di laut (Offshore) dengan wilayah operasi yang meliputi provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau yang dikenal sebagai Indonesian Tin Belt.
PT Timah telah melakukan kegiatan pengolahan maupun pemurnian sejak tahun 1970-an, dimana semua produk PT Timah telah memenuhi standar batas minimum pengolahan yang ditetapkan dalam Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2012. Berdasarkan kualitasnya, produk PT Timah dapat dibedakan atas Banka Tin (99,9% Sn), Mentok Tin (99,85% Sn), Banka Low Lead (Banka LL) terdiri dari Banka LL 100ppm, Banka LL 50ppm, Banka LL 40ppm, Banka LL80ppm, Banka LL200ppm dan Banka Four Nine (99,99% Sn). Sementara bila berdasarkan bentuk dapat dibedakan atas Banka Small Ingot, Banka Tin Shot, Banka Pyramid, dan Banka Anoda. Selain itu juga ada Tin Alloy dan Pewter yang kadar Sn nya dapat dipesan sesuai dengan permintaan pembeli.
Untuk pengolahan dan peleburan bijih timah yang dihasilkan tambang laut dan tambang darat dengan kadar Sn yang berkisar antara 30-65% diproses di Pusat Pencucian Bijih Timah untuk dipisahkan dari mineral ikutan lainnya dan ditingkatkan kadarnya hingga mencapai 70-72% sebagai syarat utama peleburan.
Proses peningkatan kadar bijih timah yang berasal dari penambangan di laut maupun di darat diperlukan untuk mendapatkan produk akhir berupa logam timah berkualitas dengan kadar Sn yang tinggi dengan kandungan pengotor (impurities) yang rendah.
Setelah bijih timah ditingkatkan kadar Sn nya, bijih timah siap dilebur menjadi logam timah. Untuk mendapatkan logam timah dengan kualitas tinggi dengan kadar timbal (Pb) yang rendah maka harus dilakukan pemurnian terlebih dahulu dengan menggunakan alat pemurnian yaitu crystallizer dan electrolytic refining. Dalam proses peleburan, perusahaan mengoperasikan 10 tanur, dimana 9 tanur berada di daerah Kundur, Kepri dan 1 tanur berada di daerah Mentok, Bangka.
Produk akhir yang dihasilkan berupa logam timah dalam bentuk balok atau batangan dengan skala berat berkisar antara 16 kg sampai dengan 30 kg per batang. Selain itu logam timah juga dapat dibentuk sesuai dengan permintaan pelanggan (customize form) dan mempunyai merek dagang yang terdaftar di Bursa Logam London (LME). (KO)
(ADMINISTRATOR)
Mineral Jarang, Sebuah Energi Alternatif Masa Depan
RABU, 11 APRIL 2012 00:02 WIB
JAKARTA. Meningkatnya kebutuhan manusia akan sumber daya energi membuat para ilmuan tidak hanya mencari sumber energi yang berasal dari air dan minyak, tetapi juga menyangkut sejumlah elemen mineral jarang (rare earth oxides) yang bernilai tinggi.
Perdebatan kembali terbuka setelah keputusan China untuk melakukan pembatasan ekspor mineral jarang membuat Jepang, Amerika Serikat, serta Uni Eropa mengajukan keberatan terhadap China kepada Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), pada pertengahan Maret lalu. China berada di posisi strategis karena menguasai 95 persen dari total produksi dunia untuk mineral jarang ini.
Komisioner Perdagangan Uni Eropa Karel De Gucht mengatakan, pembatasan ekspor China telah melanggar aturan perdagangan internasional. Kebijakan tersebut mengganggu produsen serta konsumen di Uni Eropa dan seluruh dunia, termasuk produsen perintis teknologi tinggi dan aplikasi bisnis.
Para ilmuwan ahli mulai mencari langkah alternatif untuk menciptakan solusi dari ketergantungan terhadap mineral jarang. Mark Johnson, Direktur Program di Advance Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) Amerika Serikat menuturkan, pihaknya tengah terlibat menyusun proposal riset alternatif mineral jarang tersebut.
Ada tujuh belas elemen mineral jarang yang telah berhasil ditemukan. Elemen-elemen ini disebut 'jarang' tapi sebenarnya mereka sangat dapat ditemukan, biasanya tercecer dalam jumlah-jumlah kecil.
Menurut Departemen Energi Amerika Serikat, penyebaran dari teknologi energi bersih dapat diperlambat untuk beberapa tahun ke depan, dengan menyuplai setidaknya lima jenis elemen dari mineral jarang ini.
Logam mineral jangka tidak ditemukan berupa unsur bebas dalam lapisan kerak bumi, tetapi berbentuk senyawa kompleks. Untuk mendapat unsurnya, perlu dipisahkan terlebih dahulu dari senyawa kompleks tersebut.
Para peneliti juga sedang fokus memecah elemen ini ke dalam magnet permanen dengan kekuatan yang bisa dimanfaatkan bagi mesin jet sampai bahkan generator listrik. Mineral jarang sendiri bukan magnet, akan tetapi ketika dipadukan dengan komponen-komponen magnetik konvensional semisal besi, mereka menghasilkan magnet yang amat kuat.
Unsur mineral jarang ini cukup banyak tersedia di Indonesia termasuk yang ada di Pulau Bangka dan Pulau Belitung, terdapat terutama sebagai mineral monasit dan senotim dalam tailing penambangan timah. Monasit dan senotim di Indonesia dapat dijumpai di sepanjang pantai kepulauan Bangka, Belitung, Singkep, dan di Rirang Kalimantan Barat. (KO/nationalgeographic)
Perdebatan kembali terbuka setelah keputusan China untuk melakukan pembatasan ekspor mineral jarang membuat Jepang, Amerika Serikat, serta Uni Eropa mengajukan keberatan terhadap China kepada Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), pada pertengahan Maret lalu. China berada di posisi strategis karena menguasai 95 persen dari total produksi dunia untuk mineral jarang ini.
Komisioner Perdagangan Uni Eropa Karel De Gucht mengatakan, pembatasan ekspor China telah melanggar aturan perdagangan internasional. Kebijakan tersebut mengganggu produsen serta konsumen di Uni Eropa dan seluruh dunia, termasuk produsen perintis teknologi tinggi dan aplikasi bisnis.
Para ilmuwan ahli mulai mencari langkah alternatif untuk menciptakan solusi dari ketergantungan terhadap mineral jarang. Mark Johnson, Direktur Program di Advance Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) Amerika Serikat menuturkan, pihaknya tengah terlibat menyusun proposal riset alternatif mineral jarang tersebut.
Ada tujuh belas elemen mineral jarang yang telah berhasil ditemukan. Elemen-elemen ini disebut 'jarang' tapi sebenarnya mereka sangat dapat ditemukan, biasanya tercecer dalam jumlah-jumlah kecil.
Menurut Departemen Energi Amerika Serikat, penyebaran dari teknologi energi bersih dapat diperlambat untuk beberapa tahun ke depan, dengan menyuplai setidaknya lima jenis elemen dari mineral jarang ini.
Logam mineral jangka tidak ditemukan berupa unsur bebas dalam lapisan kerak bumi, tetapi berbentuk senyawa kompleks. Untuk mendapat unsurnya, perlu dipisahkan terlebih dahulu dari senyawa kompleks tersebut.
Para peneliti juga sedang fokus memecah elemen ini ke dalam magnet permanen dengan kekuatan yang bisa dimanfaatkan bagi mesin jet sampai bahkan generator listrik. Mineral jarang sendiri bukan magnet, akan tetapi ketika dipadukan dengan komponen-komponen magnetik konvensional semisal besi, mereka menghasilkan magnet yang amat kuat.
Unsur mineral jarang ini cukup banyak tersedia di Indonesia termasuk yang ada di Pulau Bangka dan Pulau Belitung, terdapat terutama sebagai mineral monasit dan senotim dalam tailing penambangan timah. Monasit dan senotim di Indonesia dapat dijumpai di sepanjang pantai kepulauan Bangka, Belitung, Singkep, dan di Rirang Kalimantan Barat. (KO/nationalgeographic)
(ADMINISTRATOR)
Investor China Kembali Garap Smelter di Indonesia
JUM'AT, 22 JUNI 2012 06:04 WIB
JAKARTA - Investor asal China kembali menyatakan kesiapannya untuk membangun industri pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Indonesia.
"Pagi tadi saya menerima China Nickel Resourches yang akan membangun smelter sekaligus peleburan bijih besi di Kalimantan Selatan dengan investasi pada fase pertama sebesar US$ 600 juta dolar dan fase selanjutnya US$ 1,5 miliar," ujar Menteri ESDM Jero Wacik dalam keterangan pers di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Kamis (21/6/2012).
Perusahaan tersebut, lanjut Jero Wacik, telah mengundangnya untuk melakukan groundbreaking pada 4 Juli nanti. "Selambat-lambatnya 2014 sudah berproduksi awal sehingga tidak perlu ekspor bijih besi lagi," ungkapnya.
Menurut Jero Wacik, Hal ini sejalan dengan Permen 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral dimana tidak diperbolehkan lagi ekspor raw material mulai 2014.
Kemarin (20/6/2012), Jero Wacik juga menerima pengusaha yang berasal dari Provinsi Chiangsu, China, yang tengah mencari lokasi pembangunan smelter. "Terkait penentuan lokasi, silakan cek saja lokasi mana yang paling cocok, opsinya mau di Kalimantan Timur atau di Sulawesi," kata Jero Wacik.
Menteri ESDM menyatakan pihaknya juga menerima kunjungan beberapa duta besar negara sahabat. Yang terakhir adalah duta besar Italia dan Norwegia yang datang bersama para investor yang tertarik berinvestasi di Indonesia.
"Semua menyatakan ketertarikannya berinvestasi di Indonesia, karena menganggap prospek pertumbuhan Indonesia ke depan akan semakin baik," pungkasnya. (KO)
Kunjungan Kerja MESDM ke Perancis dan Inggris
KAMIS, 26 JULI 2012 19:30 WIB
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA SIARAN PERS NOMOR: 27/HUMAS KESDM/2012 Tanggal: 26 Juli 2012 KUNJUNGAN KERJA MENTERI ESDM KE PERANCIS DAN INGGRIS 23-27 JULI 2012 |
Menteri ESDM Jero Wacik didampingi Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H. Legowo, Deputi Operasi BP Migas, dan beberapa Staf Khusus Menteri ESDM melakukan kunjungan kerja ke Perancis dan Inggris dalam rangka pertemuan bilateral peningkatan kerjasama bidang energi dan sumber daya mineral dengan Pemerintah Perancis dan Inggris, tanggal 23 s.d. 27 Juli 2012.
Menteri ESDM dan rombongan bertolak dari Jakarta 22 Juli 2012 dan telah bertemu dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri Perancis Mrs. Nicole Bricq di Paris hari Senin (23/7/2012). Dalam pertemuan tersebut dibahas usaha peningkatan kerjasama bilateral dalam bidang energi dan mineral, termasuk peran perusahaan yang berasal dari Perancis; diantaranya TOTAL yang mengoperasikan Blok Mahakam Kalimantan Timur, serta ERAMET perusahaan nickel yang akan membangun smelter nickel di Halmahera dengan rencana investasi lebih dari 5 Milyar EURO.
Selanjutnya, Menteri ESDM Jero Wacik bertemu dengan President TOTAL Upstream, Yves-Louis Darricarrere di Paris, Selasa (24/7/2012) untuk membahas kegiatan investasi TOTAL di masa mendatang, dan mengadakan pertemuan bilateral dengan Minister of Ecology, Sustainable Development and Energy, Mrs. Delphine Batho pada Rabu (25/7/2012).
Dalam pertemuannya dengan ERAMET, Presiden ERAMET menyampaikan apresiasi dan salut dengan pertumbuhan ekonomi dan memperkirakan dalam waktu dekat Indonesia akan tumbuh menjadi salah satu Negara terkuat di dunia. Hal ini memberikan keyakinan kepada mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Hal senada juga diungkapkan Presiden TOTAL Upstream mengenai keyakinan mereka dalam berinvestasi di Indonesia. Keyakinan ini yang mendorong TOTAL juga terus berinvestasi di blok-blok baru di Indonesia. Sebagaimana diketahui TOTAL saat ini melakukan eksplorasi di 24 blok lain di Indonesia, di luar blok Mahakam.
|
Menteri ESDM dan rombongan meninggalkan Perancis pada Rabu siang. Dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat Menteri ESDM dan rombongan akan bertemu dengan Minister of State at the Foreign and Commonwealth Office, Rt. Hon. Lord David Howell dan beberapa investor migas asal Inggris. Berturut-turut Menteri ESDM akan bertemu CEO British Petroleum (BP) membicarakan rencana pengembangan Train-3 Lapangan Tangguh di Papua, serta bertemu pihak Premiere Oil dan Shell untuk membahas rencana investasi ke depan di Indonesia.
|
| Kepala Biro Hukum dan Humas, Susyanto |
Indonesia-Jepang Sepakat Kembangkan Gas Unconventional dan Infrastruktur Migas
JUM'AT, 27 JULI 2012 00:00 WIB
FUKUOKA, JEPANG - Indonesia dan Jepang menyepakati pengembangan potensi gas unconventional di Indonesia. Jepang juga berkomitmen mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan infrastruktur migas.
Demikian antara lain hasil The 3rd Indonesia-Japan Energy Policy Dialogue (IJEPD) yang diselenggarakan di Fukuoka, Jepang, 12-13 Juli 2012. Bertindak sebagai pemimpin Delegasi RI adalah Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H. Legowo. Sedangkan Delegasi Jepang dipimpin oleh Hiroshi Asahi, Director General for Energy Environmental Policy, Agency for Natural Resources and Energy (ANRE).
Pertemuan itu juga menyepakati perlunya peningkatan komunikasi dua arah antara Jepang dan Indonesia untuk memperkuat hubungan kerja sama yang telah dirintis serta mendukung proyek-proyek Jepang yang sudah, sedang dan akan berjalan di Indonesia.
Di sektor mineral dan batubara, Indonesia menawarkan proyek pembangunan smelter plant untuk pengolahan batubara dalam meningkatkan mutu produk dan nilai tambah. Sedangkan untuk sektor energi baru dan terbarukan, pihak Jepang (Kitakyushu) telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota Surabaya dan Malang untuk mengolah sampah menjadi tenaga listrik. Indonesia berharap dapat terjalin kerja sama antara Badan Penelitian dan Pendidikan ESDM dengan Kitakyushu dalam pengembangan energi baru dan terbarukan.
Sementara di sektor ketenagalistrikan, pihak Hitachi Jepang menawarkan kerja sama terkait transmission grid. Pihak Jepang juga tertarik mengelola dan mengembangkan sumber geothermal Indonesia untuk power sector;
Disepakati pula bahwa The 1st Indonesia-Japan Energy Forum rencananya akan diselenggarakan secara back to back dengan pertemuan The 4th Indonesia-Japan Energy Policy Dialogue pada bulan Mei 2013 di Indonesia. Sekadar mengingatkan, The 2nd Indonesia-Japan Energy Policy Dialogue (IJEPD) telah dilaksanakan di Bali, 31 Mei-1 Juni 2011. Sementara itu, The 1st IJEPD digelar di Jepang pada tanggal 13-14 Mei 2010 lalu.
Selain Dirjen Migas Evita H. Legowo, anggota Delegasi RI dalam pertemuan tersebut adalah perwakilan dari unit eselon I di lingkungan KESDM, KBRI Tokyo, BPMIGAS, PT Pertamina (Persero), PT PGN (Persero), PT PLN (Persero) dan PT Medco Indonesia Power.
Sementara dari Delegasi Jepang, anggotanya adalah New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), City of Kitakyushu dan perusahaan-perusahaan swasta Jepang terkait.
Sebelum pertemuan The 3rd Indonesia-Japan Energy Policy Dialogue (IJEPD) dimulai, dilakukan pra-meeting dengan Mr. Hiroshi Asahi guna mendiskusikan kelanjutan Indonesia-Japan Energy Policy Roundtable (IJERT). IJERT merupakan pertemuan sebagai sarana berdiskusi, bertukar pengalaman serta informasi antara pemerintah dan swasta di sektor energi di Indonesia dan Jepang untuk lebih meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan kedua negara dan telah diselenggarakan sebanyak 12 kali selama kurun waktu 12 tahun. Oleh karena adanya perubahan institusi di Jepang yang menaungi pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat mengganti IJERT dengan Indonesia-Japan Energy Forum (IJEF). Pertemuan dimaksud akan diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan METI. (TW)
Demikian antara lain hasil The 3rd Indonesia-Japan Energy Policy Dialogue (IJEPD) yang diselenggarakan di Fukuoka, Jepang, 12-13 Juli 2012. Bertindak sebagai pemimpin Delegasi RI adalah Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H. Legowo. Sedangkan Delegasi Jepang dipimpin oleh Hiroshi Asahi, Director General for Energy Environmental Policy, Agency for Natural Resources and Energy (ANRE).
Pertemuan itu juga menyepakati perlunya peningkatan komunikasi dua arah antara Jepang dan Indonesia untuk memperkuat hubungan kerja sama yang telah dirintis serta mendukung proyek-proyek Jepang yang sudah, sedang dan akan berjalan di Indonesia.
Di sektor mineral dan batubara, Indonesia menawarkan proyek pembangunan smelter plant untuk pengolahan batubara dalam meningkatkan mutu produk dan nilai tambah. Sedangkan untuk sektor energi baru dan terbarukan, pihak Jepang (Kitakyushu) telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota Surabaya dan Malang untuk mengolah sampah menjadi tenaga listrik. Indonesia berharap dapat terjalin kerja sama antara Badan Penelitian dan Pendidikan ESDM dengan Kitakyushu dalam pengembangan energi baru dan terbarukan.
Sementara di sektor ketenagalistrikan, pihak Hitachi Jepang menawarkan kerja sama terkait transmission grid. Pihak Jepang juga tertarik mengelola dan mengembangkan sumber geothermal Indonesia untuk power sector;
Disepakati pula bahwa The 1st Indonesia-Japan Energy Forum rencananya akan diselenggarakan secara back to back dengan pertemuan The 4th Indonesia-Japan Energy Policy Dialogue pada bulan Mei 2013 di Indonesia. Sekadar mengingatkan, The 2nd Indonesia-Japan Energy Policy Dialogue (IJEPD) telah dilaksanakan di Bali, 31 Mei-1 Juni 2011. Sementara itu, The 1st IJEPD digelar di Jepang pada tanggal 13-14 Mei 2010 lalu.
Selain Dirjen Migas Evita H. Legowo, anggota Delegasi RI dalam pertemuan tersebut adalah perwakilan dari unit eselon I di lingkungan KESDM, KBRI Tokyo, BPMIGAS, PT Pertamina (Persero), PT PGN (Persero), PT PLN (Persero) dan PT Medco Indonesia Power.
Sementara dari Delegasi Jepang, anggotanya adalah New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), City of Kitakyushu dan perusahaan-perusahaan swasta Jepang terkait.
Sebelum pertemuan The 3rd Indonesia-Japan Energy Policy Dialogue (IJEPD) dimulai, dilakukan pra-meeting dengan Mr. Hiroshi Asahi guna mendiskusikan kelanjutan Indonesia-Japan Energy Policy Roundtable (IJERT). IJERT merupakan pertemuan sebagai sarana berdiskusi, bertukar pengalaman serta informasi antara pemerintah dan swasta di sektor energi di Indonesia dan Jepang untuk lebih meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan kedua negara dan telah diselenggarakan sebanyak 12 kali selama kurun waktu 12 tahun. Oleh karena adanya perubahan institusi di Jepang yang menaungi pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat mengganti IJERT dengan Indonesia-Japan Energy Forum (IJEF). Pertemuan dimaksud akan diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan METI. (TW)
Langganan:
Postingan (Atom)